undang undang kepolisian pdf. Semoga informasi ini bermanfaat. undang undang kepolisian pdf

2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah4: a. 24. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan. Al Araf and Anton Aliabbas (eds). sh. Mengingat : 1. Undang-Undang. No. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Muhammad Arif Universitas Islam Kalimantan Jl. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 NOMOR 01 TAHUN 2016 NOMOR 013/JA/11/2016 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN. STATUS PERATURAN. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Mengingat : 1. 2 Tahun 2002. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianMenurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TambahanUU Nomor 22 Tahun 2007. Tugas dan wewenang polisi. 4256, LL SETNEG : 14 HLM. KODE ETIK KEPOLISIAN. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta. SIP,SH,MH at Police Officer. kepolisian di lingkungan Polri meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan. Pegawai Negeri Sipil pada Polri B. 3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat : 1. Berdasarkan Kitab diperiksa sebagai tersangka atau Undang-undang Hukum Acara. Maka, anggota polisi tersebut telah melanggar Undang-Undang Narkotika dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4; Pasal 7 ayat (1) huruf j; serta dalam Perkap No. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Belum Tersedia. undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang. Teori dan praktik empiris penyelenggaraan kepolisian pada saat ini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jan 6, 2021 · 1. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. . JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Warga Negara adalah warga. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Kesimpulan analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. SATU DATA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Dasar hukum keluarnya Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Presiden. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. 3. Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. com, Selasa (16/5/2023) Tes akademik penerimaan Polri biasanya terdiri dari beberapa materi pengetahuan umum (diantaranya Undang-undang Kepolisian), wawasan Kebangsaan (UUD 45, Pancasila, Kewarganegaraan, dan lain sebagainya), hingga matematika. Peraturan Kepolisian adalah…. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. d. STATUS PERATURAN. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2002: Tentang: KEPOLISIAN NEGARA RI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal:. i. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan peranan selalu melakukan tindakan preventif dan represif sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian selaku alat negara melaksanakan kekuasaan negera di bidang : A. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. 2 Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah :. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kedudukan dan peran fungsiUU Nomor 2 Tahun 2002. STATUS PERATURAN. 2008. 3. 1972. 7 Tahun 2012Download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2019 No. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional; Mengingat : 1. Preview. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Login Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022. memanggil orang untuk didengar dan Nomor 8 Tahun 1981. STATUS PERATURAN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Kamtibmas C. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. BUKU ETIKA PROFESI POLRI-BUKU ETIKA PROFESI POLRI-. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adhyaksa Nomor 2 Kayutangi Kota Banjarmasin 70123 Email: m. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidangHak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan PP 42 tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri. Oky Perdana Putra. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Undang-Undang Nomor 22. Tematik. Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri. pdf. Undang No. pdf. Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;. Polri, tidak berhak menuntut biaya ganti rugi atas Rumah Dinas Polri yang ditempati. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 2 Bentuk Undang. Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu: a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. 2. C. 5-PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN. Menegakkan hukum c. Jan 2, 2023 · CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 µı]„ ~í ^<˚›}o]’]v ˆoZ ’˚Po Zo ]Z`oKehutanan tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945. Antara cara-cara tersebut adalah seperti berikut: 1. Penyidik pegawai negeri sipil. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu digaris bawahi bahwasanya yang berwenang melakukan penyelidikan ini hanyalah POLRI dan buka lembaga yang lainnya, sebagaimana penyelidik POLRIDengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa polisi Republik Indonesia akan berorientasi pada kewenangan (authority). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. STATUS PERATURAN. dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 1999. 597 / Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo Buku Baca 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Soal-Soal UU Kepolisian. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g, memuat substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangPeran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : a. 2. Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara. Pol. Download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Buku ini juga mengulas tentang hubungan Polri dengan lembaga lain, seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM. Soal-Soal UU Kepolisian. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 10. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. arief. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak. UU NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Beranda. Undang-undang Kepolisian RI. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di bawah ini adalah pokok–pokok konsepsi Kepolisian yang ada dalam Undang – undang Kepolisian, kecuali : A. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung. Download Free PDF View PDF. 3 Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara. 2013 TTG TATA CARA PELAKS APBN, DAN PERUBAHANNYA NO. == Kisi-Kisi Soal Tes Masuk Polri ==. (1) Undang–Undang No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui: 1. com Submitted : 11 Januari 2021 Revised : 25 Januri 2021 Accepted : 29 Januari 2021 melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Bab I tentang Ketentuan Umum. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indones ia; Mengingat : 1. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi,huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 363. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 30 ayat 1; 2. polisi tidak terlepas dari peran penegakan hukum dalam hal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Anggota Polri B. Mencabut : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Ri. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa data Peserta Polri telah masuk dalam sistem database (m aster file) BPJS Kesehatan. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. Sign inPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN, PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentangUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. TENTANG. HUKUM KEPOLISIAN Peraturan dan Undang-undang Polri Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang. Reupload Via : atau undang-undang yang mengatur, menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. C. STATUS PERATURAN. Kepolisian C. Pegawai pemerintahan negara B. 11. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan. 3. Perpolri No 2 Tahun 2022. Undang-Undang 1945 b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan. UU No. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. pdf. Undang. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2,. 382/Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Aug 21, 2022 · Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Preview. Read full-text. Wewenang Polisi . Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui. c. Judul. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH. Mengingat : 1. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). pdf. Selengkapnya Download Undang-undang TNI UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota.